Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Membangun Kota Depok Akan Ditingkatkan

DEPOK, suarapers.com– Sekretaris dewan (Setwan) kota depok kania Parwanti mengatakan pada forum Rencana Kerja (Renja) tahun 2020-2021. Forum koordinasi ini membahas program prioritas dan pada kegiatan pembangunan daetah kota Depok hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD yang mana tata cara penyelenggaraan nya difasilitasi oleh dinas terkait.

Tema yang diangkat pada Renja DPRD Kota Depok kali ini adalah: Penguatan Profesionalisme Sekretariat DPRD Kota Depok Terhadap Peningkatan Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Membangun Kota Depok. Senin, (24/02/20)

Tema yang di angkat bertujuan, menyelaraskan usulan antara hasil-hasil musrenbang di setiap kecamatan, dengan draft rencana kerja SKPD serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan serta usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor tertentu,” ujar kania

Ada pun tugas sekretaris DPRD Kota Depok adalah membantu legislatif melaksanakan dan pendukung urusan pemerintahan. Berfungsi sebagai penyelenggara administrasi ke sekretariat dan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, serta memfasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan.

Presentasi terbesar nya adalah membantu program rencana kerja dewan, karena tugas Setwan adalah pelayanan, hingga DPRD dapat melaksanakan 3 fungsinya dengan baik.”tambah kania

Program prioritas di tahun 2020-2021 tetap melanjutkan yakni sama seperti program sebelumnya. kami melayani dari Bapak dan Ibu dewan dan tidak banyak yang berubah, hanya perbaikan kualitas saja. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan yang sebelumnya itu bisa lebih diperbaiki lagi.”tuntas kania.

Di ruang yang sama, Wakil Ketua satu DPRD Kota Depok Yeti Wulandari pada paparan nya mengatakan bahwa, DPRD Kota Depok dalam hal ini adalah melaksanakan fungsi-fingsi Kepala daerah sebagai mitra kerja yang sejajar.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 149 tentang fungsi DPRD Kota Depok adalah pembentukan peraturan daerah dengan cara mengajukan usulan rancangan peraturan daerah (Perda), kemudian membahasnya bersama kepala daerah untuk disetujui atau tidak raperda tersebut, selain itu dapat menyusun program pembentukan perda bersama kepala daerah

Ada pun fungsi kedua terkait mengenai anggaran yang dilakukan dalam bentuk pembahasan persetujuan bersama terhadap rancangan perda pembahasan tentang anggaran pendapatan pemerintah daerah.

Dan fungsi yang ke tiga adalah pengawasan terhadap kerja dan peraturan kepala daerah yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah ucap. Yeti. (DiM)