Tiga Isu Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok

DEPOK, suarapers.com – Pada strategis pembangunan di tahun 2021 pada forum Renca kerja (Renja) yang diadakan hari ini jika isu tersebut dimasukkan ke dalam 6 program dan di prioritas pada 47 kegiatan, yamg targetnya dapat memberikan palayanan yang terbaik buat masyarakat Kota Depok.

“Memang di dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan untuk itulah perlu adanya tambahan usulan dan di fokuskan pada penguatkan peningkatan SDM. Kita berharap dengan keterbatasan SDM, pelayanan kepada publik tetap harus profesional.”Ujar supian Suri.

Mengenai isu strategis Kepala BKPSDM Kota Depok Supian suri mengatakan, tiga isu strategis yang dimaksud adalah terkait implementasi sistem penilaian kinerja aparatur yang terukur dan transparan, lalu Peningkatan kompetensi aparatur dalam rangka pelayanan publik yang profesional dan Penataan berdasarkan analisis jabatan ABK dan standar kompetensi jabatan ASN.

“kemudian,” tambah Supian Suri lagi. “Pada pelaksanaan dari level kota hingga kelurahan harus akuntabel dan mudah digunakan. Dan pengembangan sistem penilaian hingga aparatur berbasis teknologi. selain itu juga penataan aparatur berdasarkan analisa jabatan (anjab), Analisa Beban Kerja (ABK) dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).

Dalam pelaksanaan Program BKPSDM sudah menganggarkan sekitar 21 miliar lebih hal ini guna mewujudkan 3 fokus pembangunan BKP SDM Kota Depok di tahun 2021 mendatang ke dalam 6 program prioritas dengan 47 kegiatan dan yang paling besar yaitu 18 miliar di peningkatan SDM kata Supian Suri di Hotel Bumi Wiyata, Rabu, (26/02/20)

Dikatakan Kepala BKPSDM bahwa ada 6 program yaitu berupa peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, serta pembangunan atau pengembangan teknologi informatika.

Terkait peningkatan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sdm, dalam mengimplementasikan manajemen kinerja menuju Depok yang unggul.

Paling banyak peningkatan kualitas ASN ada 29 kegiatan yang diantaranya berupa Diklat kepemimpinan, pelatihan, pengelolaan barang milik daerah serta ujian penyesuaian kenaikan pangkat.”ucapnya.

Dikatakannya lagi meningkatnya kompensasi ASN dilihat dari persentase pegawai yang memiliki sertifikat peningkatan kompetensi manajerial atau teknis sebesar 76% atau persentase ASN dengan nilai presentasi kerja kategori baik sebanyak 90%.

Adapun indikator kualitas manajemen pemerintahan yaitu mendapatkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip),” pungkasnya Supian Suri. (Joe)